ENTRY MEETING PENGAWASAN TUJUAN TERTENTU OLEH BAWAS, BPKP DAN KPK DI PN JAKARTA BARAT
Senin, 27-09-2021 | 04:11:50 WIB
Jakarta Barat, Senin 27 September 2021 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat DR. Syahlan, SH., MH. Menerima rombongan dari jajaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, BPKP RI dan Komisi Pemeberantasan Korupsi di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam Entry Meeting, Bapak Mayor Primafika Syofyan Perwakilan dari Badan Pengawasan MARI menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka Penguatan Pengawasan. Dan sejak Tahun 2018 telah terjadi kerjasama antara Mahkamah Agung, BPKP dan KPK untuk bersinergi khususnya dalam penanganan perkara dari tingkat pertama hingga kasasi dan PK. Adapun kajian yang diperoleh adalah data-data permasalahan serta transparansi penanganan perkara, pelaksanaan SOP, peran hakim pengawas bidang dan pola pengawasan, kesejahteraan hakim dan kepaniteraan serta sosialisasi kode etik hakim, panitera dan jurusita serta pegawai dibawahnya. Kajian ini hanya berisi permintaan data, wawancara dengan pimpinan dan beberapa hakim.
Ditambahkan Bapak Kunto Ariawan dari Tim Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, KPK hanya melakukan kajian terhadap beberapa titik rawan tahapan perkara yang berpotensi terjadinya korupsi dalam proses bisnis perkara, Struktur pengawasan dan implementasi transparansi. Dan telah melakukan kajian ini pada 15 Provinsi. Dijelaskan bahwa untuk DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pilot project.
Bapak Didik Wahyudi dari Deputi Pengawasan Lembaga Penegakan Hukum BPKP RI menyampaikan mohon dukungan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan mengharap dalam proses pengawasan ini tidak mengganggu kerja hakim dan ASN disini yang akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 27 September 2021 s.d 2 Oktober 2021.
Diakhir acara bapak DR. Syahlan SH., MH. Mengatakan bahwa beliau mengapresiasi dan mendukung upaya ini dan mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan Mahkamah Agung menggandeng BPKP RI dan KPK dalam beberapa upaya tindakan pencegahan terhadap korupsi dan beliau meminta kepada jajarannya, khususnya Hakim dan pejabat terkait untuk pro aktif dan kooperatif dalam menyiapkan data sesuai permintaan Tim agar program ini dapat mengahasilkan kajian yang representatif sesuai proses bisnis penanganan perkara serta mewujudkan kewibawaan dan marwah pengadilan kepada masyarakat
